Selasa 23 Maret 2010 - HAL EKONOMI

Kenaikan TDL Tak Pengaruhi RSh

RENCANA kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada bulan Juli mendatang diperkirakan tidak akan menurunkan penjualan Rumah Sederhana Sehat (RSh). Pasalnya, kenaikan TDL hanya diperuntukkan bagi properti dengan konsumsi listrik tinggi.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa berharap para pengembang tetap membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena dua sektor perumahan itu tidak mengalami kenaikan TDL. ?Saya menilai adanya rencana kenaikan TDL untuk sementara tidak berdampak pada sektor properti,? ujarnya akhir pekan lalu.

Menpera menjelaskan, rencana kenaikan TDL rencananya diperuntukkan untuk properti yang memiliki daya tertentu yakni untuk properti atau perumahan yang memiliki daya diatas 900 VA (watt) Sedangkan untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan TDL. ?Tentunya perumahan kecil tidak terkena dampak kenaikan TDL? tandasnya.

Perumahan untuk MBR dan MBM, kata dia, biasanya memiliki daya dibawah 900 watt yakni sekitar 450 watt. Lebih lanjut, Menpera menuturkan, pemerintah terpaksa menaikan TDL karena PLN memiliki beban biaya yang cukup besar. Menpera juga berharap dengan kenaikan TDL ini PLN bisa meningkatkan rasio kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia. ?Saya harap dengan kenaikan TDL listrik di Indonesia tidak byar pet lagi,? cetusnya.

Terkait dengan permintaan dari para pengembang yang tergabung dalam REI dan Apersi untuk menaikkan harga rumah, Menpera menyatakan, diperlukan pengkajian terlebih dulu dari segi apa produksi rumah meningkat. Sebab, banyak sekali komponen biaya yang terkait erat dengan harga rumah. ?Jika harga semen maupun besi naik tentunya kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar bahan baku bangunan itu bisa turun,? terangnya.

Sementara itu, Suharso mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan dana sekitar Rp 2,6 triliun untuk mereformasi pembiayaan perumahan di Indonesia. Dana tersebut rencananya akan digunakan sebagai dana fasilitas likuiditas perumahan. Dia berharap dengan dana itu masyarakat dapat menjangkau harga rumah. ?Kami akan menyiapkan dana sekitar Rp 2,6 T untuk fasilitas likuiditas,? tukasnya.

Dia menjelaskan, dana dari APBN tersebut rencananya akan digabungkan dengan dana dari pihak Jamsostek, Taspen, Askes dan Bapertarum PNS dan dana pihak perbankan sehingga diperoleh suku bunga yang ideal dalam KPR. ?Adanya fasilitas likuiditas juga mampu menekan kredit kontruksi sehingga MBR dan MBM dapat mengakses dan meningkatkan daya belinya,? kata dia.

Dana fasilitas likuiditas sebesar Rp 2,6 triliun itu, menurut Suharso, akan digunakan untuk membantu penyediaan sekitar 60 ribu unit rumah sederhana sehat (RSh) dan 10 ribu unit Rusuna. ?Saat ini kami sedang mempersiapkan peraturan serta ketentuan terkait fasilitas likuiditas. Peraturan tersebut menyangkut mekanisme kerja dalam pelaksanaan fasilitas likuiditas itu,? jelasnya. (wir)